Berita

Tax Amnesty, Perlukah Disampaikan Dalam Materi Perkuliahan Perpajakan

Di Tahun 2016 ini bidang perpajakan dikejutkan dengan istilah “Tax Amnesty” atau “Pengampunan Pajak”. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016  dan penjelasannya, Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta  dan membayar uang tembusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pengampunan pajak ini dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Tujuan pemerintah pusat memberikan pengampunan pajak adalah:

  1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
  2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi; dan
  3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan

Pengampunan pajak tersebut meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan tersebut terdiri atas kewajiban:

  1. Pajak Penghasilan
  2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pada tahun 1984 di Indonesia pernah diberlakukan mengenai “Tax Amnesty”. Namun pada saat itu tidak berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan karena beberapa hal antara lain:

  1. Respon wajib pajak sangat rendah; 
  2. Wajib pajak tidak mengikuti reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh;
  3. Kebijakan sunset policy yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di tahun 2008 dimana wajib pajak (WP) dapat mengajukan permohonan pengampunan sanksi administrasi yang meliputi pajak terutang yang tetap harus dibayarkan penuh.

Pengenaan tarif dan cara menghitung uang tebusan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016, disesuaikan dengan waktu dilakukannya deklarasi dan repatriasi.
Untuk repatriasi :

  1. Dikenakan 2 % untuk 1 Juli s/d 30 September 2016 (Periode Penyampaian Surat Pernyataan)
  2. Dikenakan 3 % untuk 1 oktober s/d 31 Desember 2016 (Periode Penyampaian Surata Pernyataan)
  3. Dikenakan 5 % untuk 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017 (Periode Penyampaian Surat Pernyataan)

Untuk deklarasi :

  1. Dikenakan 4 % untuk  1 Juli s/d 30 September 2016 (Periode Penyampaian Surat Pernyataan)
  2. Dikenakan 6 % untuk 1 oktober s/d 31 Desember 2016 (Periode Penyampaian Surat Pernyataan)
  3. Dikenakan 10 % untuk  1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017 (Periode Penyampaian Surat Pernyataan)

Bagaimana cara menghitungnya ?
Jika Pak Budi memiliki harta sebesar 500 miliar rupiah per tanggal 31 Desember 2015 dan memiliki utang usaha kepada pihak lain sebesar 10 miliar rupiah. Sedangkan harta yang dilaporkan SPT 2015 sebesar 350 miliar. Bilamana Pak Budi melakukan deklarasi dan repatriasi atas harta bersihnya maka :
Harta bersih Pak Budi sebesar 500 miliar rupiah – 350 miliar rupiah = 150 miliar rupiah*.
Periode penyampaian surat pernyataan pada tanggal 1 Juli s/d 30 September, maka pengenaan tarif adalah :
2 % x (150 miliar rupiah – 10 miliar rupiah) = 2,8 miliar rupiah.
Maka besarnya uang tebusan yang dibayar sebesar 2,8 miliar rupiah*.

  • Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.
  • Nilai Harta bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai utang.  

Formulir-formulir pengampunan pajak yang bisa digunakan, dapat dilihat di sini.

Banyak hal yang terkait dalam pembahasan tax amnesty, maka diperlukan untuk melakukan pembahasan mendalam mengenai materi tersebut dalam perpajakan. Materi tersebut masuk ke dalam mata kuliah Perpajakan dan Laboratorium Perpajakan pada Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik NSC Surabaya. Banyak teori dan praktikum perpajakan yang akan disampaikan dalam perkuliahan tersebut terutama mengenai tax amnesty yang saat ini menjadi buah bibir di media masa baik cetak maupun elektronik.

pras

 


Komentar


Lowongan Kerja:

Politeknik NSC Surabaya


Anda pengunjung ke : 33,068,205

Daftar

Hubungi Kami
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Google+
  • WhatsApp