Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang di berbagai wilayah Indonesia, terutama pada musim kemarau, telah menjadi ancaman serius yang tidak hanya merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mengguncang fondasi utama pariwisata alam nasional. Kabut asap yang menyebar hingga ratusan kilometer menurunkan kualitas udara, menghalangi pemandangan, mengganggu kelancaran transportasi, serta menimbulkan risiko kesehatan yang nyata bagi wisatawan maupun pelaku pariwisata. Bagi destinasi wisata yang menggantungkan daya tarik utamanya pada keindahan alam dan udara yang bersih, bencana ini menimbulkan kerugian berantai: pembatalan kunjungan, penurunan pendapatan, gangguan keselamatan, hingga kerusakan citra destinasi yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pariwisata tangguh bencana yang tidak sekadar merespons saat bencana terjadi, melainkan juga mempersiapkan diri sejak dini, menanggulangi dampak dengan cepat, serta membangun kembali destinasi agar lebih kuat dan berkelanjutan di masa mendatang. Strategi ini bertujuan ganda: menjamin keselamatan dan kesehatan wisatawan sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan destinasi agar tetap dapat bermanfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang.
Pembangunan ketangguhan pariwisata dimulai dari pemahaman yang mendalam mengenai risiko dan kerentanan destinasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Setiap destinasi perlu memetakan wilayah-wilayah yang rawan kebakaran, memahami pola penyebaran kabut asap berdasarkan arah angin dan musim, serta mengidentifikasi kelompok wisatawan dan jenis usaha yang paling rentan terdampak. Data mengenai indeks kualitas udara, tingkat kekeringan lahan, serta riwayat kebakaran menjadi dasar penyusunan peta risiko yang dapat digunakan sebagai acuan perencanaan. Tanpa pemetaan risiko yang jelas, upaya penanggulangan akan bersifat reaktif dan terlambat. Dengan mengetahui kapan dan di mana potensi bahaya muncul, pihak pengelola destinasi dapat menetapkan ambang batas peringatan dini, menyusun prosedur operasional standar untuk setiap tingkat peringatan, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran. Pemetaan ini juga menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan pariwisata yang tidak memperbolehkan pembangunan fasilitas di kawasan rawan kebakaran, sehingga keberlanjutan destinasi dapat dijaga dari tahap perencanaan.
Pilar utama strategi tangguh bencana adalah sistem peringatan dini dan transparansi informasi yang berfungsi secara berkelanjutan. Wisatawan berhak mengetahui kondisi lingkungan di destinasi yang akan dikunjungi agar dapat mengambil keputusan yang bijak demi keselamatan mereka sendiri. Informasi mengenai indeks kualitas udara, tingkat bahaya kebakaran, serta perkiraan perkembangan kondisi harus disampaikan secara terbuka, berkala, dan mudah diakses melalui berbagai saluran, mulai dari situs web resmi, media sosial, hingga pemberitahuan di loket kedatangan dan akomodasi. Peringatan dini harus disertai panduan tindak lanjut yang jelas, seperti anjuran menunda kunjungan, pembatasan aktivitas luar ruangan, hingga evakuasi jika kondisi memburuk secara mendadak. Transparansi justru membangun kepercayaan: wisatawan merasa dihargai dan terlindungi, sehingga meskipun terpaksa menunda perjalanan, mereka tetap memiliki citra positif terhadap destinasi yang terbuka dan peduli keselamatan. Sebaliknya, penutupan informasi hanya akan menimbulkan kekecewaan dan kerugian kepercayaan yang jauh lebih besar setelah bencana terjadi.
Kesiapan operasional dan kemampuan merespons saat bencana berlangsung menentukan seberapa besar kerugian yang dapat dihindari. Setiap destinasi dan pelaku usaha pariwisata wajib memiliki rencana tanggap darurat yang memuat prosedur evakuasi, titik kumpul yang aman, penyediaan fasilitas perlindungan dan kesehatan, serta daftar kontak instansi terkait yang dapat dihubungi kapan saja. Khusus menghadapi kabut asap, langkah praktis meliputi penutupan sementara jalur wisata dan kawasan terbuka saat kualitas udara tidak sehat, penyiapan ruangan dengan penyaringan udara di tempat penginapan dan pelayanan, penyediaan masker pelindung pernapasan serta air minum yang cukup, hingga penyiapan rute evakuasi alternatif jika akses transportasi utama terganggu. Petugas dan pemandu wisata harus dibekali pelatihan berkala mengenai cara melindungi diri, mengenali tanda-tanda memburuknya kondisi, serta memberikan pertolongan pertama kepada wisatawan yang mengalami gangguan kesehatan. Kemampuan bertindak cepat, terkoordinasi, dan tenang di lapangan adalah kunci menjaga keselamatan wisatawan saat bencana sedang berlangsung.
Pemulihan dan pembangunan kembali setelah bencana memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan destinasi. Segera setelah kondisi membaik, pengelola destinasi harus memverifikasi dan mengumumkan status keamanan secara transparan, membersihkan kawasan wisata dari sisa pencemaran dan kerusakan, serta memulihkan kualitas lingkungan yang menjadi daya tarik utama. Di samping pemulihan fisik, upaya pemulihan kepercayaan wisatawan juga sangat diperlukan melalui kampanye informasi yang jujur, menyeluruh, dan terus-menerus agar citra buruk akibat asap segera tergantikan oleh citra destinasi yang bersih, aman, dan terawat. Lebih jauh lagi, masa pemulihan adalah saat yang tepat untuk membangun destinasi menjadi lebih tangguh dibandingkan sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sarana pengendalian kebakaran, memperbanyak area hijau dan penyangga alam, serta mendiversifikasi produk wisata agar tidak sepenuhnya bergantung pada aktivitas luar ruangan yang rentan terganggu oleh asap. Wisata berbasis budaya, pendidikan, dan kerajinan lokal dapat dikembangkan sebagai alternatif yang tetap berdaya saing meskipun kondisi lingkungan sedang kurang bersahabat.
Keberhasilan seluruh strategi tangguh bencana sangat bergantung pada kerja sama antar-pihak yang kuat dan keterlibatan masyarakat secara luas. Pemerintah berperan menyusun kerangka kebijakan, menetapkan standar keselamatan, serta memantau dan mengoordinasikan penanganan bencana secara menyeluruh. Pelaku usaha pariwisata wajib menerapkan standar tersebut di tempatnya masing-masing, berinvestasi pada sarana perlindungan dan pelatihan, serta menyampaikan informasi kepada tamu secara jujur dan tepat waktu. Masyarakat dan masyarakat adat di kawasan wisata memiliki pengetahuan lokal yang sangat berharga dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran, sehingga peran mereka harus ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek penanganan. Sinergi antara kebijakan pemerintah, kesiapan pelaku usaha, serta kepedulian dan partisipasi masyarakat akan menciptakan sistem pertahanan berlapis yang membuat destinasi semakin tangguh menghadapi ancaman kebakaran. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya bertahan dari ancaman bencana, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan yang sulit hilang dalam waktu singkat, namun dampaknya terhadap pariwisata dapat dikurangi secara signifikan jika destinasi dibangun dengan prinsip ketangguhan bencana. Keselamatan wisatawan harus selalu menjadi prioritas tertinggi yang tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sesaat. Melalui pemetaan risiko yang cermat, sistem peringatan dini yang andal, respons cepat saat bencana terjadi, serta pemulihan yang berorientasi pada perbaikan dan penguatan, destinasi wisata dapat beradaptasi dan terus berkembang meskipun ancaman kebakaran terus mengintai. Pariwisata tangguh bencana pada akhirnya adalah wujud kesadaran bahwa kemajuan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupannya. Dengan kesadaran dan kesiapan yang matang, keindahan dan kekayaan alam Indonesia dapat terus dinikmati oleh wisatawan dengan aman dan nyaman, serta membawa manfaat yang lestari bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
Daftar Referensi
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2025). Pedoman penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan kawasan. Diakses dari https://www.menlhk.go.id
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2024). Pedoman pariwisata tangguh bencana: Panduan kesiapan dan respons destinasi wisata. Diakses dari https://www.kemenparekraf.go.id
3. Nurhayati, A., & Suryadi, I. (2025). Model ketangguhan destinasi wisata alam dalam menghadapi gangguan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Jurnal Pariwisata Indonesia, 20(1), 79–94. https://doi.org/10.22146/jpi.v20i1.92107
4. Putra, D., & Lestari, S. (2025). Peran sistem peringatan dini dan transparansi informasi dalam menjaga kepercayaan wisatawan pada destinasi terdampak kabut asap. Jurnal Manajemen Pariwisata, 18(2), 145–158.
5. United Nations World Tourism Organization. (2024). Tourism resilience to wildfire smoke: From preparedness to recovery. UNWTO. Diakses dari https://www.unwto.org
