{"id":83,"date":"2013-04-29T10:21:00","date_gmt":"2013-04-29T10:21:00","guid":{"rendered":"http:\/\/duniaakuntansi.com\/2013\/04\/29\/akuntansi-perpajakan\/"},"modified":"2026-04-07T19:40:56","modified_gmt":"2026-04-07T19:40:56","slug":"akuntansi-perpajakan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/","title":{"rendered":"Akuntansi Perpajakan"},"content":{"rendered":"
2.1 Pajak<\/span><\/b><\/span><\/div>\n
Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri dan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.<\/span><\/div>\n
2.1.1 Pengertian Pajak<\/span><\/b><\/span><\/div>\n
Pengertian pajak secara awam merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah (negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum.
Menurut Undang \u2013 Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28\/2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (1990:5), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<\/span><\/div>\n
2.1.2 Fungsi Pajak<\/span><\/b><\/span><\/div>\n
Ada dua fungsi pajak, yaitu :
1) Fungsi Budgetair (Pendanaan)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrument pengumpul dana guna membiay ai pengeluaran \u2013 pengeluaran pemerintah. Ditujukkan dengan masuknya pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<\/span><\/div>\n
2) Fungsi Regulair (Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengatur melalui kebijakan \u2013 kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya untuk mempercepat laju perumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi.<\/span><\/div>\n
2.2 Pajak Penghasilan (PPh)<\/span><\/b><\/span><\/div>\n
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.<\/span><\/div>\n
2.2.2 Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak.
Penghasilan kena pajak juga bisa dihitung dari laba secara komersial dikurangi dengan koreksi fiskal. Jika Penghasilan Kena Pajak sudah diketahui, maka dapat langsung dihitung PPh Badan Terutang pada akhir tahun pajak dengan menerapkan tarif dalam Pasal 17 UU PPh Tahun 2000 yang dilakukan secara progresif tax. Secara umum, besarnya Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan Terutang dapat digambarkan sebagai berikut:<\/span><\/div>\n
Laba komersial Rp XXX
Koreksi Fiskal, terdiri dari:
Koreksi (+) Rp XXX
Koreksi (-) (Rp XXX)
Penghasilan Kena Pajak Rp XXX<\/span><\/div>\n
Atau Pajak Penghasilan (PPh) Terhutang dihitung dengan rumus sebagai
berikut :<\/span><\/div>\n
2.2.3 Tarif PPh Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Tahun 2000<\/span><\/div>\n
Tabel 2.1
Tarif PPh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Berjumlah sampai Rp. 50.000.000 10%
Berjumlah Rp. 50.000.000 s.d Rp. 100.000.000 15%
Berjumlah Diatas Rp. 100.000.000 30%<\/span><\/div>\n
2.3 Penghasilan dan Biaya Menurut SAK<\/span><\/b><\/span><\/div>\n
2.3.1 Penghasilan Menurut SAK<\/span><\/div>\n
Penghasilan adalah tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomisnya dalam suatu periode tertentu, sepanjang tambahan kemampuan ini berupa uang atau dapat dinilai dengan uang.<\/span><\/div>\n
Menurut PSAK No. 23, Pendapatan ialah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.<\/span><\/div>\n
2.3.2 Biaya Menurut SAK<\/span><\/div>\n
Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.<\/span><\/div>\n
Menurut Zaki Baridwan dalam buku \u201cIntermediete Accounting\u201d, biaya adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya hutang (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.<\/span><\/div>\n
Menurut SAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pegertian beban adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.<\/span><\/div>\n
2.4 Penghasilan dan Biaya Menurut UU Perpajakan<\/span><\/b><\/span><\/div>\n
2.4.1 Penghasilan Menurut UU Perpajakan<\/span><\/div>\n
Menurut Judisseno (2001: 52) \u201cJumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkomsumsikan dan atau menimbun serta menambah kekayaan\u201d<\/span><\/div>\n
Para ahli menyarankan agar definisi penghasilan yang terpakai hendaknya komprehensif tidak memandang sumbernya, artinya dari apa atau dari mana saja sumber tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa dapat dipakai memenuhi kebutuhan, legal atau illegal, halal atau haram, termasuk hadiah, pembebasan hutang, menang undian dan lain-lain.<\/span><\/div>\n
Dalam UU PPh No. 7 Tahun 1983 yang diubah dengan UU PPh No. 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah peghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.<\/span><\/div>\n
2.4.1.1 Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak<\/span><\/b>
a. Penggantian atau imbalan berkenaaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
b. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan laba usaha
c. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
d. Penerimaan kembali pembyaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
e. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian hutang
f. Royalty, Deviden dengan nama dalam bentuk apapun
g. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
h. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
i. Keuntungan karena pembebasan hutang
j. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
k. Premi asuransi
l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
m. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usahanya atau pekerjaan
n. Tambahan kegiatan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak<\/span><\/div>\n
2.4.1.2 Penghasilan yang Bukan Objek Pajak<\/span><\/b>
a. Harta termasuk setoran tunai yang diterima Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
b. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
c. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dan oleh badan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
d. Warisan
e. Dividen atau bagian laba yang diterima akibat penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
2. Pemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah modal disetor dari Perusahaan yang memberi Dividen.
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, kesehatan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa.
g. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
h. Bagian laba yang diterima anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
i. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
j. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali jumlahnya tidak lebih dari 350 juta rupiah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, termasuk:
1. KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera)
2. KUT (Kredit Usaha Tani)
3. KPRSS (Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana)
4. KUK (Kredit Usaha Kecil)
5. Kredit lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan BI dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan koperasi (yang merupakan jumlah kumulatif dari satu atau beberapa bank kreditur)<\/span><\/div>\n
2.4.1.3 Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final<\/span><\/b><\/span><\/div>\n
Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT TAHUNAN BADAN walaupun tetap dilaporkan dalam SPT.
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
b. Penghasilan berupa hadiah undian.
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan\/atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan\/atau bangunan.
e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.<\/span><\/div>\n
2.4.2 Biaya Menurut UU Perpajakan<\/span><\/b><\/span><\/div>\n
Menurut pajak, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena meurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.<\/span><\/div>\n
2.4.2.1 Biaya yang Dapat Dikurangkan<\/span><\/b>
1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan
pekerjaan\/jasa termasuk upah, dan lain-lain atau biaya-biaya yang
lazimnya disebut dengan biaya sehari-hari yang dibebankan pada
tahun pengeluaran yang diperlukan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan\/pengalihan harta.
5. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing<\/span><\/div>\n
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang tak tertagih
9. Pemupukan dana cadangan
10. Sumbangan yang dapat dibiayakan<\/span><\/div>\n
2.4.2.2 Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan<\/span><\/b>
1. Pembayaran dividen, pembagian laba atau pembagian sisa hasil
usaha (koperasi)
2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
3. Premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, dan
asuransi beasiswa
4. Pemberian kenikmatan
5. Hibah, bantuan dan sumbangan
6. Pajak Penghasilan
7. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak-
pihak tertentu
8. Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan yang modalnya
tidak terbagi atas saham
10. Sanksi Pajak<\/span><\/div>\n
2.5 Koreksi Fiskal<\/span><\/b>
Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.<\/span><\/div>\n
2.5.1 Koreksi Fiskal Positif<\/span><\/b>
Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi\/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat.
Koreksi fiskal positif diantaranya:
a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan
b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP
c. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut WP lebih tinggi
d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final<\/span><\/div>\n
2.5.2 Koreksi Fiskal Negatif<\/span><\/b>
adalah koreksi\/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurrun.
Koreksi fiskal negatif diantaranya :
a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut WP lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya
b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final<\/span><\/div>\n
2.6 Perbedaan Koreksi Fiskal<\/span><\/b>
Terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan pendapatan dan biaya menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai akibat dari adanya beda tetap dan beda sementara; perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal; dan pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak terutang dan jumlah laba usaha.<\/span><\/div>\n
2.6.1 Beda Tetap (Permanent Difference)<\/span><\/b>
Bagi perusahaan: semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak , dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak.
Bagi Ditjend Pajak: tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak, ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan (sumbangan, entertain tanpa daftar normatif). Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan BEDA TETAP (Permanent Difference).<\/span><\/div>\n
Tabel 2.2
Perincian Beda Tetap Menurut SAK dan Menurut Fiskal
No Jenis Perbedaan Menurut SAK Menurut Fiskal
1 Penghasilan Bunga Bank Penghasilan di luar usaha Sudah dipotong PPh yang bersifat final
2 Penghasilan Deviden Penghasilan di luar usaha Masuk dalam pengecualian objek pajak
3 Biaya Sumbangan\/Hadiah Biaya (tercantum dalam laba\/rugi) Tidak mengurangi penghasilan
4 Keuntungan dari penyertaan saham di BEI Penghasilan di luar usaha Tidak menambah penghasilan
5 Penghasilan dari sumbangan\/hibah Penghasilan luar biasa Tidak menambah penghasilan
6 Tunjangan pegawai dalam bentuk natura Penghasilan (bagi pegawai) dan biaya (bagi pemberi kerja) Tidak mengurangi penghasilan
7 Biaya Entertainment Dapat dimasukkan sebagai biaya Sebagai deductible expense jika ada daftar nominatifnya, dan sebaliknya.
8 Biaya denda dan bunga pajak Pengurang penghasilan Non deductible expense
9 Hibah\/Warisan Dapat diperhitungkan sebagai biaya\/penghasilan luar biasa Non deductible expense<\/span><\/div>\n
2.6.2 Beda Waktu (Time Difference)<\/span><\/b><\/span><\/div>\n
Perbedaan lainnya adalah perbedaan yang diakibatkan karena bedanya saat pengakuan (waktu pengakuan) baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan\/beban tangguhan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (Straight Line Method) sementara perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan Umur ekonomis atas aktiva tetap juga turut memberi kontribusi atas perbedaan tersebut. Dengan kata lain perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Dalam Akuntansi Perpajakan ini disebut dengan BEDA WAKTU (Time Difference).<\/span><\/div>\n
Tabel 2.3
Perincian Beda Waktu Menurut SAK dan Menurut Fiskal
No Jenis Perbedaan Menurut SAK Menurut Fiskal
1.<\/span><\/div>\n
2. Kerugian Piutang<\/span><\/div>\n
Depresiasi dan Amortisasi Ada dua metode pengakuan : metode cadangan dan langsung<\/span><\/div>\n
a. Depresiasi dihitung dengan mempertimbangkan nilai residu
b. Umur ekonomis tergantung dari masing-masing aktiva tetap
c. Metode depresiasi dikelompokkan ke dalam tiga kriteria : berdasarkan waktu, penggunaan, kriteria yang lainnya Metode yang diakui metode langsung (yang diakui sebagai biaya hanya yang benar-benar tidak tertagih)
a. Tidak memperhitungkan nilai residu<\/span><\/div>\n
b. Umur ditentukan berdasarkan kelompok aktiva<\/span><\/div>\n
c. Tetap
d. Metode depresiasi yang digunakan ada dua : garis lurus dan saldo menurun<\/span><\/div>\n
2.7 Kajian Penelitian Sejenis<\/span><\/b><\/span><\/div>\n
Dalam penulisan ilmiah ini, penulis mengambil kajian dari Jurnal, Penulisan Ilmiah dan Skripsi terdahulu yang memiliki kesamaan topik\/variabel yaitu :
1. Indriyani, Kiki Rosa. (2006). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT Agrabudi Karyamarga Tahun Pajak 2005. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah sebab terjadinya perbedaan pembukuan berdasarkan akuntansi komersial dengan perpajakan, sebab koreksi fiskal oleh beda waktu dan beda tetap, dan perhitungan PPh terhutang.
2. Laksamana, Jaka. (2005). Koreksi Fiskal Pada PT Usaha Bakti. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah tentang sebab terjadinya koreksi fiskal, cara perhitungan PPh terhutang dan rekonsiliasi pada laporan laba\/rugi.
3. Mintaharjo, Hari. (2002). Analisis Perbedaan Konsep Biaya dan Penghasilan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Perusahaan Plastik PT TEPIN Malang). Kesimpulan dalam penulisan ini adalah tentang konsep perbedaan perlakuan penetapan pendapatan dan biaya menurut SAK dan menurut UU Perpajakan serta rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal.
4. Putra. (2008). Laba Rugi Komersial dan Fiskal. Kesimpulannya adalah tentang mengapa ada laporan laba rugi komersial dan fiskal beserta perbedaannya dan cara membuat laporan laba rugi fiskal.
5. Rudi. (2009). Rekonsiliasi Fiskal. Kesimpulannya adalah tentang perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal beserta contoh format rekonsiliasi fiskal.<\/span><\/div>\n
* Leasing \/ sewa guna usaha<\/b> : suatu penetapan yang memberikan kepada suatu perusahaan untuk menggunakan dan mengendalikan aktiva-aktiva tanpa menerima hak atas aktiva-aktiva tersebut. Aktiva-aktiva tersebut merupakan barang modal.<\/span><\/div>\n
* Lease<\/b> : persetujuan tertulis yang memberikan kesempatan penggunaan aktiva-aktiva selama suatu periode tertentu. Suatu lease ditandatangani oleh baik pemilik aktiva (lessor) dan pemakai aktiva (lesse).<\/span><\/div>\n
\u2022 Jenis-jenis Leasing<\/b><\/span><\/div>\n
1. Operating Lease<\/b> : operasi lease tidak menyatakan adanya kewajiban jangka panjang baik bagi lessor maupun lesse dan biasanya boleh dibatalkan oleh pemilik atau pengguna aktiva setelah pemberitahuan ketetapan tertentu.<\/span><\/div>\n
2. Service Lease<\/b> : lessor menyediakan baik pembiayaan maupun service atas aktiva-aktiva selama periode lease.<\/span><\/div>\n
3. Financial Lease<\/b> : suatu lease jangka panjang atas aktiva-aktiva tetap yang tidak boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak. Sebagai suatu sumber dana, financial lease pada dasarnya adalah suatu jenis yang sama dari alternative pembelanjaan utang jangka panjang.
Financial Lease terbagi dalam dua yaitu :<\/span><\/div>\n
3.1 Direct Finance Lease<\/b> : Jika pihak lesse pada waktu sebelumnya belum memiliki barang modal yang dijadikan obyek leasing tersebut.<\/span><\/div>\n
3.2 Sale and Lease Back <\/b>: Pihak lesse yang sebelumnya telah memiliki barang modal tertentu, menjual barang tersebut kepada lessor.<\/span><\/div>\n
\u2022 Sumber-sumber Dana Leasing :<\/b><\/span><\/div>\n
1. Modal Disetor
2. Laba Ditahan
3. Depresiasi
4. Lembaga keuangan dan perusahaan leasing khusus menyediakan dana untuk leasing<\/span><\/div>\n
\u2022 Manfaat Leasing :<\/b><\/span><\/div>\n
1. Menghemat modal
2. Sangat luwes
3. Sebagai sumber dana
4. Menguntungkan cash flow
5. Menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi
6. Sarana kredit jangka menengah dan panjang
7. Dokumentasi sederhana<\/span><\/div>\n
\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

slot777<\/a><\/p>\n

slot777<\/a><\/p>\n

slot777<\/a><\/p>\n

slot777<\/a><\/p>\n

slot777<\/a><\/p>\n

slot777<\/a><\/p>\n

slot gacor<\/a><\/p>\n

slot gacor<\/a><\/p>\n

slot gacor<\/a><\/p>\n

slot gacor<\/a><\/p>\n

slot gacor<\/a><\/p>\n

slot gacor<\/a><\/p>\n

slot gacor 777<\/a><\/p>\n

slot gacor 777<\/a><\/p>\n

slot gacor 777<\/a><\/p>\n

slot gacor 777<\/a><\/p>\n

slot gacor 777<\/a><\/p>\n

slot gacor 777<\/a><\/p>\n

slot88<\/a><\/p>\n

slot88<\/a><\/p>\n

slot gacor 777<\/a><\/p>\n

slot88<\/a><\/p>\n

slot88<\/a><\/p>\n

slot88<\/a><\/p>\n

slot5k<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

slot hoki<\/a><\/p>\n

slot thailand<\/a><\/p>\n

slot mahjong<\/a><\/p>\n

slot gampang jp<\/a><\/p>\n

slot bet 200<\/a><\/p>\n

slot gacor 2026<\/a><\/p>\n

slot gacor maxwin<\/a><\/p>\n

slot qris<\/a><\/p>\n

bandar toto<\/a><\/p>\n

slot gacor hari ini<\/a><\/p>\n

slot pulsa<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

solidtoto<\/a><\/p>\n

situs toto<\/a><\/p>\n

bandar togel<\/a><\/p>\n

slot depo 5k<\/a><\/p>\n

slot gacor 2026<\/a><\/p>\n

bandar toto<\/a><\/p>\n

slot hoki<\/a><\/p>\n

slot gampang jp<\/a><\/p>\n

slot Thailand<\/a><\/p>\n

slot qris<\/a><\/p>\n

slot pulsa<\/a><\/p>\n

slot hoki<\/a><\/p>\n

slot dana<\/a><\/p>\n

slot online<\/a><\/p>\n

slot pulsa<\/a><\/p>\n

slot online<\/a><\/p>\n

slot gacor<\/a><\/p>\n

slot pulsa<\/a><\/p>\n

slot777<\/a><\/p>\n

slot hoki<\/a><\/p>\n

Bagaimana Algoritma PG Soft Mempengaruhi Strategi dan Pola Bermain Pemain Digital?<\/a><\/p>\n

Evaluasi Stabilitas Temporal Mahjong Ways dalam Mempertahankan Konsistensi Pola Permainan Sesi Singkat<\/a><\/p>\n

Observasi Sinkronisasi Ritme Mahjong Ways dalam Struktur Permainan Sesi Mikro<\/a><\/p>\n

Strategi Analisis RTP Live Terkini dengan Persentase Kemenangan 89% dan Potensi Cuan 38 Juta Rupiah<\/a><\/p>\n

Rahasia Optimasi RTP Live Update dengan Rasio Menang 89 Persen dan Raihan 45 Juta Rupiah<\/a><\/p>\n

Studi Pola RTP Live Modern: Tingkat Akurasi 89% dan Pencapaian 10 Juta Rupiah<\/a><\/p>\n

Formula Cerdas Membaca RTP Live Hari Ini dengan Winrate 89% dan Profit 6 Juta<\/a><\/p>\n

Teknik Sinkronisasi RTP Live Terbaru dengan Rasio Kemenangan 89% dan Hasil Fantastis 2 Juta<\/a><\/p>\n

Eksplorasi Data RTP Live Real-Time dengan Tingkat Keberhasilan 89 Persen dan Output 18 Juta Rupiah<\/a><\/p>\n

Pendekatan Sistematis RTP Live Update dengan Rasio Menang 89% dan Perolehan 80 Juta<\/a><\/p>\n

Baru Bunyi Sedikit Udah Bikin Heboh Satu Tongkrongan Mahjong Ways Lagi Gacor Parah<\/a><\/p>\n

Jepe Turun Gak Kasih Aba Aba Yang Ngeroasting Langsung Berubah Minta Transferan<\/a><\/p>\n

Gates of Olympus Lagi Gacor Belum Kedip Mata Saldo Udah Muncul<\/a><\/p>\n

Solidtoto Bikin Kaget Wede Auto Masuk Kayak Disamperin Yang Mahakuasa<\/a><\/p>\n

Dapat Jepe di Solidtoto Refleks Joget TikTok Sendiri Tanpa Sadar<\/a><\/p>\n

Lagi Gabut Nunggu Teman Mahjong Ways Malah Bikin Traktir Satu Circle<\/a><\/p>\n

Modal Sedikit di Awal Tapi Hasilnya Bikin Nagih Gak Berhenti<\/a><\/p>\n

Katanya Gak Tegang Tapi Tiap Simbol Turun Rasanya Kayak Nunggu Kelulusan<\/a><\/p>\n

Cuma Modal Sebatang Rokok Sekejap Gaya Duduk Auto Sultan<\/a><\/p>\n

Dari Modal Receh Hasilnya Sampai Bikin Tetangga Iri Berat<\/a><\/p>\n

Dari Uang Kopi Jadi Cuan Besar! Solidtoto Lagi Bagi Maxwin Mahjong Ways Gacor<\/a><\/p>\n

Cuma Modal Parkir Motor Langsung Maxwin di Solidtoto Cuan Tanpa Nunggu Lama<\/a><\/p>\n

Momentum Hoki Sekali Tekan Langsung Menang Besar di Solidtoto Maxwin Starlight Princess Bikin Kaget<\/a><\/p>\n

Maxwin Nongol Terus di Solidtoto Rasanya Kayak Dapet Warisan Alam Semesta dari Sweet Bonanza<\/a><\/p>\n

Sekali Klik Langsung Cuan Besar di Solidtoto Mahjong Ways Gacor Hari Ini Tanpa Drama<\/a><\/p>\n

Baru Mulai Sudah Maxwin di Solidtoto Mahjong Ways 2 Gacor Tanpa Basa Basi Langsung Cuan<\/a><\/p>\n

Spin Awal Langsung Pecah di Solidtoto Mahjong Wins 3 Cuan Datang Tanpa Nunggu Lama<\/a><\/p>\n

Putar Sekali Hadiah Berkali Kali di Solidtoto Wild Bandito Maxwin Datang Tanpa Ampun<\/a><\/p>\n

Iseng Main Tiba Tiba Maxwin di Solidtoto Aztec Gems Saldo Langsung Meledak Besar<\/a><\/p>\n

Baru Main Bentar Sudah Maxwin di Solidtoto Mahjong Ways 1 Hasilnya Bikin Nagih Banget<\/a><\/p>\n

Cara Mengatasi Kekalahan Agar Cepat Bangkit dan Menang Lagi<\/a><\/p>\n

Pelajari Agar Menang Maksimal Slot dengan Pola Efektif Hasil Stabil Terbukti Banyak Dipakai Pemain Berpengalaman<\/a><\/p>\n

Pola dan Strategi Dasar yang Menentukan Cara Menang di Mahjong Ways 2<\/a><\/p>\n

Strategi Mengatasi Kekalahan Agar Cepat Bangkit dan Hasil Lebih Terkontrol Seperti yang Dilakukan Pemain Berpengalaman<\/a><\/p>\n

Analisis Psikologis Kekalahan dan Cara Cepat Bangkit Menuju Kemenangan Berikutnya<\/a><\/p>\n

Temukan Cara Menang Maksimal Slot Lewat Pola Terarah Agar Hasil Lebih Stabil Seperti Pengalaman Pemain Aktif<\/a><\/p>\n

Mengatasi Kekalahan Saat Bermain Slot dengan Cara Lebih Terkontrol Agar Peluang Tetap Terjaga Saat Mencoba Kembali<\/a><\/p>\n

Strategi Menang Maksimal Slot dengan Pola Efektif Hasil Lebih Stabil Seperti yang Diterapkan Pemain Ahli<\/a><\/p>\n

Mengelola Kekalahan Saat Bermain Princess Starlight dengan Pola Bermain yang Lebih Terarah Agar Peluang Tidak Cepat Habis Tanpa Disadari<\/a><\/p>\n

Panduan Menang Maksimal Slot dengan Pola Efektif untuk Hasil Stabil yang Mulai Dipercaya Pemain Ahli<\/a><\/p>\n

Mengatasi Kekalahan Saat Bermain Slot dengan Cara Lebih Tenang Agar Bisa Mencoba Kembali dengan Pikiran Jernih di Situasi yang Sering Membuat Panik Tanpa Disadari<\/a><\/p>\n

Langkah Menang Bermain Slot dengan Pola Efektif Hasil Lebih Stabil yang Kini Banyak Digunakan Pemain Lama<\/a><\/p>\n

Mengelola Kekalahan Saat Bermain Slot dengan Cara yang Lebih Bijak Agar Tetap Bisa Mencoba Kembali Tanpa Tekanan yang Sering Membuat Keputusan Keliru<\/a><\/p>\n

Bagaimana Formula Menang Slot Ini Bisa Dipercaya Para Expert Ini Penjelasannya<\/a><\/p>\n

Cara Mengelola Kekalahan dalam Bermain Slot dengan Pola yang Lebih Stabil Agar Bisa Kembali Mencoba Tanpa Kehilangan Arah yang Sering Terjadi Tanpa Terasa<\/a><\/p>\n

Trik Menang Maksimal di Slot dengan Pola Rileks Biar Peluang Naik Kata Profesional<\/a><\/p>\n

Strategi Mengatasi Kekalahan di Slot Online yang Sering Diabaikan Cara Bangkit dan Meningkatkan Peluang Menang Berikutnya<\/a><\/p>\n

Teknik Menang Maksimal Gunakan Strategi Efektif Hasil Optimal Bikin Penasaran dan Sudah Terbukti<\/a><\/p>\n

Kenapa Kalah Terus Saat Bermain Slot Ini Cara Mengatasinya Lewat Pengelolaan Ritme Bermain Agar Peluang Menang Berikutnya Lebih Baik Berdasarkan Analisis Pemain<\/a><\/p>\n

Banyak yang Tidak Sadar Kenapa Selalu Kalah Saat Bermain Slot Padahal Ada Cara Mudah untuk Mengatasinya dan Mencoba Kembali dengan Lebih Terarah<\/a><\/p>\n

Cara Bermain Slot dengan Pola Teratur Bikin Permainan Lebih Tenang dan Terarah<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

2.1 Pajak Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-83","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"\nAkuntansi Perpajakan - Program Studi Diploma 3 Akuntansi<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Akuntansi Perpajakan - Program Studi Diploma 3 Akuntansi\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"2.1 Pajak Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Program Studi Diploma 3 Akuntansi\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2013-04-29T10:21:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-07T19:40:56+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"30 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/\",\"url\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/\",\"name\":\"Akuntansi Perpajakan - Program Studi Diploma 3 Akuntansi\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/#website\"},\"datePublished\":\"2013-04-29T10:21:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-04-07T19:40:56+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/#\/schema\/person\/25d4fff73d791a85c6ce03035a23d8e6\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Beranda\",\"item\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Akuntansi Perpajakan\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/#website\",\"url\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/\",\"name\":\"Program Studi Diploma 3 Akuntansi\",\"description\":\"Program Studi Akuntansi Politeknik NSC Surabaya\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/#\/schema\/person\/25d4fff73d791a85c6ce03035a23d8e6\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6b57fcfb4cb24a36b6fb0d0ee9c0f4c355cf51803a6b1690f2c499e17de2a734?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6b57fcfb4cb24a36b6fb0d0ee9c0f4c355cf51803a6b1690f2c499e17de2a734?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"url\":\"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/author\/admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Akuntansi Perpajakan - Program Studi Diploma 3 Akuntansi","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Akuntansi Perpajakan - Program Studi Diploma 3 Akuntansi","og_description":"2.1 Pajak Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan […]","og_url":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/","og_site_name":"Program Studi Diploma 3 Akuntansi","article_published_time":"2013-04-29T10:21:00+00:00","article_modified_time":"2026-04-07T19:40:56+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"admin","Estimasi waktu membaca":"30 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/","url":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/","name":"Akuntansi Perpajakan - Program Studi Diploma 3 Akuntansi","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/#website"},"datePublished":"2013-04-29T10:21:00+00:00","dateModified":"2026-04-07T19:40:56+00:00","author":{"@id":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/#\/schema\/person\/25d4fff73d791a85c6ce03035a23d8e6"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/akuntansi-perpajakan\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Beranda","item":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Akuntansi Perpajakan"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/#website","url":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/","name":"Program Studi Diploma 3 Akuntansi","description":"Program Studi Akuntansi Politeknik NSC Surabaya","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/#\/schema\/person\/25d4fff73d791a85c6ce03035a23d8e6","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6b57fcfb4cb24a36b6fb0d0ee9c0f4c355cf51803a6b1690f2c499e17de2a734?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6b57fcfb4cb24a36b6fb0d0ee9c0f4c355cf51803a6b1690f2c499e17de2a734?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"url":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/author\/admin\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1674,"href":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83\/revisions\/1674"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nscpolteksby.ac.id\/akuntansi\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}